JAKARTA, - Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menyebut persoalan minyak goreng adalah urusan Menko Perekonomian.
"Berdasarkan tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang mana pun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng), itu menjadi domain Kemenko Perekonomian. Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," kata Amin Ak seperti diberitakan Detikcom, Selasa (24/5).
Amin menilai bahwa tata kella yang keluar dari tupoksi menjadi preseden buruk. Menurutnya, penunjukkan Luhut tersebut menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi.
"Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka. Penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Amin mempertanyakan kenapa Jokowi tidak menggunakan instrumen yang ada. Menurutnya, ada potensi konflik kepentingan atas penunjukkan Luhut.
"Bagaimanapun presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?" ujar dia.
"Ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah minyak goreng ini karena diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar," lanjut Amin.
