PALEMBANG, - Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar.
Sebaliknya, Rockymenilaipeoplepowersebagaialatujikedaulatanrakyat.
"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya," kata Rocky, pada acara yang diselenggarakan oleh Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022).
Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurutnya, meski LaNyallamenegaskan akan tetapmendukungPresiden Joko Widodo (Jokowi) hinggatahun 2024, namunLaNyallatetap akan menyampaikanaspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi MenyelamatkanIndonesia (KAMI) LintasProvinsi yang diserahkankepadadirinya.
"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi," sebut Rocky.
Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp1.500 triliun di semua pos APBN. Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis.
"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplay ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur," tutur Rocky.
