MOSKOW, - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pada Kamis (30/6) mengatakan bahwa baik Rusia maupun NATO tidak pernah secara resmi mencela Undang-Undang Founding Act 1997, tetapi dalam praktiknya UU itu tidak berhasil karena blok tersebut melanggarnya.
“Secara hukum, Founding Act tetap ada, kami belum memulai prosedur untuk mengakhiri perjanjian ini,” kata Lavrov saat konferensi pers, dikutip RT.com.
Menurut Lavrov, para pemimpin NATO kini berusaha menghapus UU yang menjamin jika blok militer pimpinan AS itu melakukan ekspansi ke Eropa Timur.
“Keputusan yang diambil [di Madrid] sangat melanggar ketentuan Undang-Undang Pendiri, pertama-tama bagian mengenai kewajiban NATO untuk tidak menampung secara permanen pasukan yang signifikan di wilayah negara-negara anggota baru – yang berarti Eropa Timur – ,” kata Lavrov, mengacu pada keputusan NATO minggu ini untuk lebih membangun kehadiran militernya di perbatasan Rusia.
Penilaian menteri Rusia tentang kelayakan dokumen 1997 bertepatan dengan rekan Jermannya, Annalena Baerbock, yang merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap Rusia.
“Pemerintah Rusia telah menjelaskan bahwa Undang-Undang Pendiri NATO-Rusia tidak lagi berarti apa-apa. Jadi kami sekarang harus mengakui bahwa tindakan dasar ini juga dihentikan secara sepihak oleh Rusia, bukan oleh NATO,” kata Baerbock kepada wartawan setelah pertemuan para menteri luar negeri NATO pada bulan Mei.
Perjanjian kunci diadopsi setelah NATO berencana untuk memperluas keanggotaan di Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet, dimana hal itu memicu kekhawatiran dari Rusia. Moskow mengatakan ekspansi NATO itu akan melanggar jaminan sebelumnya dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional Rusia.
