JAKARTA, - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dideklarasikan menjadi calon presiden 2024. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan bahwa deklarasi itu merupakan ekspresi hak politik warga negara.
"Merespons deklarasi relawan Komunitas Pendukung Ibu Susi atau Kopi Susi tentu kita hormati dan hargai. Ini adalah ekspresi hak politik warga negara untuk menyampaikan aspirasi terhadap figur potensial dan figur alternatif yang sesuai dengan ekspektasinya untuk tampil pada kontestasi kepemimpinan nasional," kata Kamhar kepada wartawani, Minggu (3/7).
Kamhar menilai Susi memiliki rekam jejak yang baik di mata publik. Menurutnya, munculnya sosok Susi semakin memperpanjang daftar potensial.
"Ibu Susi sendiri memiliki rekam jejak yang baik di mata publik, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pejabat negara yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hadirnya Ibu Susi ini tentu semakin memperpanjang daftar potensial dan ini positif untuk diskursus publik dan pendewasaan demokrasi," lanjut Kamhar.
Kamhar mengatakan bahwa aspirasi Kopi Susi sah secara konstitusional. Hal itu berbeda dengan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi.
"Meskipun secara konstitusional saluran untuk ini hanya bisa melalui parpol, namun aspirasi Kopi Susi ini sah-sah saja dan konstitusional. Berbeda dengan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden, itu yang melanggar konstitusi," ujarnya.
Kamhar mengatakan bahwa Partai Demokrat ingin Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju sebagai capres 2024.
"Bagi Partai Demokrat sendiri, sesuai dengan aspirasi segenap kader di seluruh tingkatan struktur partai menghendaki agar Mas Ketum AHY bisa tampil dan mendapatkan kesempatan sejarah pada Pilpres 2024 nanti. Ini yang terus diikhtiarkan seluruh kader," kata dia.
