TEHERAN, - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah meminta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk tidak meluncurkan operasi militer baru di wilayah Suriah.
"Operasi militer baru (Turki) akan merugikan Suriah, Turki, dan kawasan (Timur Tengah),” kata Khamenei pada Selasa (19/7) dikutip Al Jazeera.
Khamenei mengatakan bahwa Iran akan “pasti bekerja sama” dengan Turki “dalam memerangi terorisme”, tetapi dia berpendapat bahwa serangan baru di Suriah akan benar-benar menguntungkan pihak “teroris”.
Khamenei berusaha meyakinkan Erdogan dengan mengatakan bahwa Iran menganggap keamanan perbatasan Turki seperti keamanan perbatasan Iran sendiri, dan mengatakan masalah di Suriah harus diselesaikan melalui dialog.
Komentar itu muncul setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada awal Juni kemarin mengatakan bahwa pasukan militernya akan meningkatkan upaya untuk menciptakan "zona keamanan" selebar 30 kilometer di sepanjang perbatasan selatannya dengan Suriah.
"Angkatan Bersenjata Turki akan meluncurkan operasi "anti-teroris", yang akan menargetkan kota-kota di Suriah utara, khususnya Tal Rifat dan Manbij," kata Erdogan dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Ankara, dikutip RT.com.
Hanya saja, Sang Presiden tidak merinci tanggal pasti kapan operasi akan dimulai. Dia juga tidak mengungkapkan jumlah pasukan yang ikut ambil bagian di dalam operasi tersebut.
Rencana Erdogan tersebut mendapat tentangan dari Rusia dan AS.
Perwakilan Khusus Kepresidenan Rusia untuk Suriah Alexander Lavrentiev menegaskan bahwa operasi militer Turki di Suriah dapat menyebabkan peningkatan tindak kekerasan dan konflik bersenjata di Timur Tengah, serta memicu gerakan separatisme.
"Seperti yang kita semua tahu, keputusan untuk mengadakan operasi militer [di Suriah] belum dibuat. [Kami percaya] bahwa Ankara harus menahan diri dari itu," kata Lavrentiev, dikutip Sputniknews.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengatakan:"Operasi (militer) Turki adalah sesuatu yang akan kami lawan".
"Setiap serangan baru akan merusak stabilitas regional (Timur Tengah)," tambah Blinken.
