JAKARTA, – Mantan Sekretraris BUMN, Muhammad Said Didu merespons pengakuan Presiden Jokowi soal gagalnya sejumlah kebijakan penanganan minyak goreng mahal.
Didu mengingatkan pemerintah perlu mengkaji beberapa hal sebelum suatu kebijakan diterapkan, dari kajian hukum hingga sosial.
“Kebijakan yang diambil berhasil baik jika: secara hukum legal, secara bisnis profitable, secara ekonomi minimal tidak merugikan, secara birokrasi workable, secara politik acceptable, secara sosial adil,” tulisnya lewat akun Twitter @msaid_didu, dikutip Kamis (28/4).
Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu berharap pemerintah bisa menyerap masukannya. Sehingga ke depan tak ada kebijakan yang tak sukses lagi.
“Bapak Presiden yth, ini kriteria dan cara membuat kebijakan agar tidak gagal. Semoga bermanfaat,” tuntasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa sejumlah kebijakan untuk mengatasi persoalan minyak goreng gagal. Karena pada kenyataannya, harga minyak goreng masih mahal dan langka meski berbagai kebijakan diberlakukan.
"Saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif," kata Jokowi dalam keterangan pers, Rabu (27/4/2022).
Maka dari itu, Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya agar pasokan di dalam negeri terpenuhi.
